Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya- Ulee Kareng, Banda Aceh. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis lebih banyak di tempatkan di bagian pengawasan bank, khususnya pada departemen perizinan. Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah tentu membutuhkan banyak persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerja Praktik (KP) yang penulis lakukan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh memiliki tujuan untuk mengetahui syarat dan ketentuan pendirian perbankan syariah serta prosedur atau tata cara pemberian izin kelembagaan perbankan syariah. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, proses pemberian izin kelembagaan perbankan syariah tingkat efektivitasnya sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil praktik lapangan dapat disimpulkan sesuai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha. Proses pemberian izin kelembagaan perbankan syariah dilakukan melalui dua tahapan, yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan izin usaha. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank dan persetujuan izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan persetujuan prinsip selesai dilakukan.