Mekanisme Pembangunan Fly Over Ditinjau Menurut Hukum Perizinan Peraturan Presiden No 3

Rifqy Maulana, 140106005 (2018) Mekanisme Pembangunan Fly Over Ditinjau Menurut Hukum Perizinan Peraturan Presiden No 3. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text (Mekanisme Pembangunan Fly Over Ditinjau Menurut Hukum Perizinan Peraturan Presiden No 3)
RIFQY.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan pembangunan Fly Over di simpang Surabaya merupakan salah satu pembangunan untuk kebutuhan umum dan kepentingan publik. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah perlu melakukan proses perizinan sebelum memulai pembangunan proyek tersebut. Pemerintah telah melakukan proses dan tahapan tentunya karena terlebih dulu harus membebaskan tanah tanah warga yang ada di sekitaran Proyek yang akan di bangun Fly Over, pemerintah sudah bermusyawarah dengan pemilik tanah. Pemilik tanah merasa tidak sesuai terhadap harga yang telah ditetapkan pemerintah, serta mengakibatkan kerugian berupa terganggunya perekonomian mereka. Jika pemilik masih merasa rugi akan tetapi kenapa masih di berikan izin. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pembangunan Fly Over di simpang surabaya menurut perpres no 3 tahun 2016, bagaimana proses perizinan pembangunan Fly Over di simpang surabaya menurut perpres no 3 tahun 2016. Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan metodelogi deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan . Hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme proyek Fly Over ini setiap tahunnya Pemerintah Aceh merencanakan program program untuk kemajuan daerah Aceh, khususnya yang di serahkan ke P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) P2JN ini adalah lembaga pemerintah dibawah Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas untuk mengawasi kondisi jalan raya. setelah program ini sudah di bahas dan di rencanakan keluarlah rapat DPR untuk Aceh untuk Pembangun Fly over di Simpang Surabaya, hasil rapat sudah di setujui oleh DPR, Kemudian Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan pelelangan untuk pegadaan barang dan jasa. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa sebelum pembangunan Fly Over Pemerintah telah melakukan proses perizinan terlebih dahulu sebelum membangun Fly Over di simpang Surabaya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL 2. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Uncontrolled Keywords: Pembangunan, Perizinan, dan Fly Over
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum > 346 Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Rifqy Maulana Rifqy
Date Deposited: 11 Jul 2019 02:22
Last Modified: 11 Jul 2019 02:22
URI: http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8804

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item