Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh Dalam Kasus Prostitusi Online

Chory Puja Abdinur, 150802021 (2019) Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh Dalam Kasus Prostitusi Online. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dan Wilayatul Hisbah (WH) Provinsi Aceh Dalam Kasus Prostitusi Online)
chory 082362809793 ( 6 B5-1 LUX).pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (9MB) | Preview

Abstract

Prostitusi online menjadi berita yang tidak asing di kalangan masyarakat. Kini prostitusi online telah merambah ke seluruh penjuru Negeri Indonesia salah satunya Provinsi Aceh. Permasalahan prostitusi online baru-baru ini terjadi pada salah satu daerah yang terdapat di dalam Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, dimana Satuan dan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengungkapkan kasus prostitusi via online ini berhasil mengamankan satu orang pria dan tujuh orang wanita. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa kejanggalan yang pertama beberapa dari mereka pelaku prostitusi online yang berada di tempat kejadian perkara (TKP) tidak dikenakan sanksi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan tidak dikenakan sanksi Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian, tidak adanya informasi dari Satpol PP dan WH Provinsi Aceh dalam penanganan kasus prostitusi online. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola Satpol PP dan WH Provinsi Aceh dalam kasus prostitusi online. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dengan mengamati kondisi objektif di lapangan, dokumentasi beberapa informasi dari media online serta wawancara beberapa aparatur Satpol PP dan WH Provinsi Aceh serta masyarakat yang paham dengan teknolgi seperti handphone dan komputer dalam konteks online. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa prinsip dari faktor penelitian yang digunakan tidak terpenuhi dan dinilai tata kelola Satpol PP dan WH Provinsi Aceh masih belum mampu dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan qanun yang berlaku tidak lebih kekinian dalam menegaskan penanganan kasus prostitusi online. Untuk itu, perlu ditingkatkan lagi kinerja dari aparatur Satpol PP dan WH Provinsi Aceh serta diadakan perubahan atau penambahan qanun baru yang lebih kekinian dalam menjawab persoalan kasus prostitusi online yang ada di Aceh terutama di Kota Banda Aceh.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: pembimbing: 1. Reza Idria, S.HI., M.A 2. Siti Nur Zalikha, M.Si
Uncontrolled Keywords: Prostitusi Online, Tata Kelola, Satpol PP dan WH Aceh
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 361 Masalah dan pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya > 361.1 Masalah sosial
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Chory Puja Abdinur Chory
Date Deposited: 01 Oct 2019 03:59
Last Modified: 01 Oct 2019 03:59
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10206

Actions (login required)

View Item View Item
TOP