Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan)

Annisa Turrahmi, 121309888 (2019) Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan). Skripsi thesis, Upt. Perpustakaan.

[img]
Preview
Text (Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan))
SKRIPSI FULL.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB) | Preview

Abstract

Di Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Sawang terdapat usaha pertambangan yaitu pertambangan yang terdapat di kawasan Panton Luas, Sawang Aceh Selatan. Pertambangan tersebut mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat. Masyarakat banyak yang beralih profesi dikarenakan adanya pertambangan. Sejak adanya pertambangan tersebut, telah banyak emas yang dihasilkan oleh penambang. Tetapi, masyarakat banyak yang melakukan tambang dengan prosedur yang tidak benar. Para penambang menggali tambang emas dengan cara tradisional tanpa mengetahui aturan yang benar serta risiko dan bahaya yang dirasakan penambang sendiri juga masyarakat disekitar kawasan pertambangan. Pertambangan tersebut berdampak terhadap ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, tentu apakah itu sesuai dengan aturan Hukum Islam. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi tesebut. Pemerintah berperan mengawasi dan membuat aturan terkait eksplorasi tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermuamalah. Intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan individu atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi, dalam Hukum Islam pemerintah disini selaku penguasa berhak mengawasi aktivitas pertambangan supaya dapat berjalan dengan prosedur yang baik agar terpenuhi dharȗrȋyah hidup manusia serta demi kemaslahatan hidup penambang dan masyarakat. Dalam pengelolaannya juga masih berdampak buruk bagi lingkungan karena penggunaan mercury yang sangat berbahaya dikarenakan Pemerintah belum membuat aturan yang tegas. Namun, sejauh ini pertambangan emas masih diperbolehkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan,MCL.,MA Pembimbing II : Arifin Abdullah,S.H.I.,MH.
Uncontrolled Keywords: Kebijakan, pemerintah, pertambangan, emas, masyarakat individual, hukum, islam
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat) > 2X4.58 Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Lain
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 370 Education (Pendidikan) > 379 Isu kebijakan publik menyangkut pendidikan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Annisa Turrahmi Annisa
Date Deposited: 03 Oct 2019 04:14
Last Modified: 03 Oct 2019 04:14
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10240

Actions (login required)

View Item View Item
TOP