Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Diselesaikan Dengan Hukum Pidana Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan adalah satu bentuk kejahatan yang oleh ulama sepakat bahwa pelaku wajib diberikan sanksi hukum qishas atau diyat. Kasus penganiayaan sering terjadi di lapangan, khususnya seperti kasus penga-niayaan akibat sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia, Kabu[aten Aceh Selatan. Dalam kasus penganiayaan tersebut, proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme peradilan adat gampong. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah serta bentuk sanksi pidana adat di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia?. Penelitian ini dilakukan den-gan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus (case study). Data-data penelitian diolah serta dianalisa melalui cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan da-lam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia dilakukan melaui prosedur hukum adat. Penyelesaiannya dilakukan dengan mu-syawarah yang dilakukan oleh perangkat adat gampong Ujong Tanoh, melibatkan keuchik, sekdes, tuha peut gampong, tengku imum, pihak keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat. Adapun bentuk sanksi pidana adat yang diberikan kepada pelaku dan korban penganiayaan adalah sama, yaitu diwajibkan membayar satu ekor kerbau. Pelaku dinyatakan bersalah karena telah melakukan kejahatan penganiayaan, yaitu pembacokan. Sementara korban juga telah melakukan kejahatan terhadap harta pelaku penganiayaan. Kedua, penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia belum sesuai dengan hukum Islam. Proses penyelesaiannya dilakukan demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Pada satu sisi, penyele-saiannya kasus penganiayaan dilakukan berdasarkan asas musyawarah. Di sisi lain, pemerintah atau perangkat gampong mempunyai hak dan wewenang mene-tapkan hukum demi kemaslahatan masyarakat. Dari kasus tersebut, hendaknya masyarakat tidak melakukan tindak pidana khususnya penganiayaan, sebab bertentangan dengan hukum Islam dab hukum adat.