Pengelolaan Mobil Dinas Sebagai Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 Di Kabupaten Aceh Selatan

Penggunaan mobil dinas, sepeda motor dinas banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Selatan yang diberikan fasilitas oleh daerah dalam rangka menunjang kelancaran kerja pada waktu jam kerja. Kendaraan tersebut banyak yang digunakan juga untuk pergi liburan keluarga, berkebun dan lain sebagainya. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan kendaraan dinas sebagai aset daerah di Kabupaten Aceh Selatan dan untuk menganalisis kendaraan dinas sebagai asset daerah di Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016. Data diperoleh melaui wawancara dengan narasumber yaitu pimpinan dan staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan mobil dinas di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan oleh tiap-tiap dinas pemerintah yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sistem penggunaan mobil dinas diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan jabatan yang dimiliki oleh pegawai. Pengelolaan mobil dinas yang dilakukan pengelola aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatu rdalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti kurangnya perawatan padahal anggaran untuk perawatan telah ada didalam anggaran belanja daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan mobil Dinas pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan peraturan menteri.