Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)

Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri adalah salah satu permasalahan dari ketentuan hukum Islam bagaimana status hukum pernikahan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dalam menjatuhkan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara. Hasil dari kajian pustaka dan wawancara, penulis mendapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dari sumber primer yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Manakala sumber sekunder yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah dari wawancara, buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Status Hukum Pernikahan dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri antaranya adalah pemohon gagal menggunakan wali hakim yang ditunjukkan oleh DYMM Al-Sultan Kelantan, pemohon gagal mengikuti peraturan-peraturan prosedur pernikahan diluar negeri Enakmen Undang-undang Keluarga Islam antaranya seperti masa pendaftaran pernikahan dijalankan diluar negeri di Malaysia, prosedur wali enggan dan wali hakim, sehingga Mahkamah menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin menikah haruslah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Jangan sampai hal pernikahan seperti ini tidak dapat didaftarkan dan status hukum pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak wujud oleh negara dan hukum Islam.