Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat (Studi Kasus Di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)

Gampong Lawe Sawah merupakan sebuah Gampong yang berada di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai aturan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Keberadaan hukum adat dalam masyarakat Gampong Lawe Sawah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan sudah membudaya dalam diri masyarakat. Dimana pernah terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap keluarga sendiri, pelanggaran ini diatur dalam Keputusan Musyawarah Rakyat Kecamatan kluet Selatan tertulis dalam Bab 5 Pasal 1 ayat 11 tentang Adat Perkawinan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana masyarakat Gampong Lawe Sawah menyelesaikan kasus incest dengan hukum adat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku incest di Gampong Lawe Sawah. Penelitian ini menggunakan motede penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan tulisan. Sumber wawancara berupa narasumber dari Keuchik, Tuha Peut, Imuem Mukim. Sedangkan tulisan yaitu melalui buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian pelaku Incest dengan hukum adat melalui tiga tahapan. Tahap pertama memberikan keterangan tentang kejadian yang telah dilakukan di hadapan perangkat Gampong. tahap kedua para pelaku ditempatkan sementara dirumah salah satu perangkat Gampong. Tahap ketiga adalah tahap penentuan sanksi yaitu melalui musyawarah lembaga adat. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat dalam penyelesaian pelaku Incest di Gampong Lawe Sawah bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, dalam hukum Islam pelaku zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali sedangkan dalam hukum adat diberlakukan sanksi pemotongan seekor kerbau serta kelengkapannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan proses peradilan adat bisa menyelesaikan permaslahan tanpa harus melalui proses jalur hukum, namun apabila perkara tidak dapat diselesaikan secara peradilan adat maka akan diberikan kepada pihak yang berwenang mengadili perkara tersebut.