Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur ketentuan bahwa TNI dilarang untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu, dikarenakan harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh partai politik. TNI hanya difokuskan sebagai alat pertahanan negara meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, salah satunya adalah hak untuk berpolitik (memilih dan dipilih) dalam Pemilu. Perbedaan ini menimbulkan pertentangan di antara keduanya, hal ini akan ditinjau melalui perspektif Fiqh siyasah melalui prinsipnya yaitu untuk tercapai kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana larangan berpolitik terhadap TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2004, bagaimana perspektif HAM terhadap larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004, dan bagaimana perspektif Fiqh siyasah terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2004. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, melalui pendekatan yuridis normatif dan maqasid, serta menerapkan metode tarjih maslahat. Pada dasarnya pemerintah menghilangkan hak politik TNI dalam Pemilu agar TNI terhindar dari pengaruh partai politik dapat menjadikan Pemilu di Indonesia menjadi tidak netral. Melalui perspektif fiqh siyasah, hak asasi seseorang bisa dikesampingkan apabila bertentangan dengan hak lain yang lebih besar, ketentuan ini berdasarkan kaidah: “maslahat umum didahulukan dari maslahat khusus”. Netralitas TNI dalam Pemilu merupakan maslahat umum, sedangkan hak politik TNI dalam Pemilu merupakan maslahat khusus. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pemerintah dapat menghilangkan hak politik khusus TNI dalam Pemilu atas dasar kepentingan umum dan kemaslahatan umat.