Implementasi Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Terhadap Nikah Hamil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya

Salah satu polemik yang menarik untuk diteliti adalah pernikahan wanita hamil di luar nikah akibat perbuatan zina, dengan berlandaskan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam wanita hamil di luar nikah karena perbuatan zina dapat dinikahkan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan Pasal 53 KHI terhadap nikah hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam fiqh Islam dan mengetahui bagaimana penerapan pasal 53 KHI terhadap nikah hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research), tempat penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian ini, dasar hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah terdapat pada (Q.S. An-Nur(24):3. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i membolehkan apabila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, sedangkan Mazhab Maliki dan Hambali pernikahan dapat dilaksanakan setelah wanita hamil di luar nikah tersebut melahirkan dan bertaubat dari perbuatan zina. KUA Kecamatan Mesjid Raya menolak pernikahan wanita hamil di luar nikah berlandaskan kepada Mazhab Maliki dan Hambali, pernikahan dapat dilaksanakan setelah melahirkan. Tidak dilaksanakannya pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan zina sehingga dapat mengurangi wanita yang hamil di luar nikah. Tujuan dari pernikahan tersebut lari dari tujuan yang sebenarnya, karena lebih mengarah kepada menutupi aib dari perbuatan zina dan melaksanakan pernikahan wanita hamil di luar nikah itu sama saja dengan melegalkan perbuatan zina.