Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

Ganti rugi dalam pengadaan tanah merupakan suatu proses yang harus dilalui untuk dapat memperoleh hak atas tanah yang dibebaskan. Namun dalam proses pemberian ganti rugi seringkali ditemui pertentangan dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah, beberapa diantaranya disebabkan karena besar ganti rugi yang ditetapkan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pemilik tanah. Misalnya pengadaan tanah di Kecamatan Blang Bintang yang memunculkan hambatan dalam pelaksanaannya dikarenakan sebagian masyarakat tidak setuju dengan besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan, dengan alasan bahwa nilai tersebut terlalu rendah dan jauh dari harga pasaran. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah memberi landasan hukum yang pasti mengenai tatacara dan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah. Undang-undang tersebut memberikan definisi ganti rugi sebagai penggantian yang layak dan adil bagi pihak yang terkena pengadaan tanah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sebenarnya mekanisme pelaksananan pengadaan tanah di Kecamatan Blang Bintang dan bagaimana pula kriteria layak dan adil dalam ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif-empiris untuk melihat kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. Mekanisme pengadaan tanah di Kecamatan Blang Bintang sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyerahan hasil. Namun demikian, dalam proses pemberian ganti rugi masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan ganti rugi maupun sengketa atas tanah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi di Kecamatan Blang Bintang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun terkait tuntutan masyarakat atas besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan itu, tidak memiliki alasan yang kuat, sehingga dapat di simpulkan bahwa pengadaan tanah di Kecamatan Blang Bintang telah memenuhi syarat layak dan adil berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah dan aturan teknis penyelenggaraannya.