Strategi Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Barat Daya Dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat Yang Islami

Skripsi ini berjudul “ Strategi Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Barat Daya Dalam Pelaksanaan Program Pro-Rakyat Yang Islami “. Meningkatnya angka kemiskinan dikabupaten Aceh Barat Daya menjadi alasan terbentuknya program Pro-Rakyat. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin guna menanggulangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan status ekonomi rendah. Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat ini seperti, pembangunan rumah dhuafa, santunan anak yatim, santunan kematian, santunan gizi bayi, dana pendidikan, dan dana pembangunan pondok pesantren. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang paling tepat untuk masyarakat miskin dan juga kelemahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan program Pro-Rrakyat miskin. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti : buku, majalah, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode field Research (Penelitian Lapangan) yaitu pengumpulan data primer dengan mengumpulkan sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian. Jadi, peneliti mengumpulkan data lapangan dengan mengobservasi pelaksanaan program Pro-Rakyat di Aceh Barat Daya, analisa data-data dokumentasi, publikasi dari kegiatan pemerintah daerah dan wawancara dengan kepala bidang pelaksana program Pro-Rakyat, kepala bidang humas, kepala bidang kesejahteraan rakyat di kesekretariatan kabupaten Aceh Barat Daya. Setelah mengumpulkan data dan analisa data peneliti menemukan bahwa pemerintah daerah belum berperan secara maksimal dalam pelaksanaan program Pro-Rakyat di Aceh Barat Daya, karena upaya yang dilakukan kurang efektif dan efisien pada bagian penyalurannya yang kurang tepat sasaran dan menimbulkan konflik antara sesama masyarakat dan juga antara masyarakat dengan pemerintah daerah.