Teori dan Asas Pidana: Menakar Kontribusi Hukum Islam terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia

Kontribusi hukum pidana Islam dalam peraturan perundangundangan dan proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah terumuskannya konsep fikih anti korupsi (fiqh al-ghulul)dalam hukum pidana Islam (fiqh al-jinayah). Fikih anti korupsi ini merupakan konsep hukum pidana Islam yang khusus menjelaskan hakikat, landasan, norma, prinsip, asas, dan tujuan penegakan hukum pemberantasan korupsi berdasarkan syari‘at Islam. Ketentuan hukuman mati yang tertera dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 (1 dan 2) “hukuman mati dapat diterapkan bila negara sedang dalam keadaan krisis atau tertimpa bencana besar”. Dengan demikian, penyerapan atau transformasi konsep-konsep yang ada dalam hukum pidana Islam beserta sanksinya sebagaimana dirumuskan dari dalil-dalil syara' dan hasil ijtihad ulama ke dalam sistem hukum nasional pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sekarang masih lemah sangat memungkinkan. Dalam perspektif syari'at, klasifikasi tujuan sesuai maqa?id syari'ah dan erat kaitannya dengan teori tujuan penerapan sanksi ('uqubat) pidana korupsi di Indonesia, yaitu; menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup (bersifat primer atau ?aruriyyat), menjamin keperluan hidup (bersifat sekunder atau ?ajiyyat), dan membuat berbagai perbaikan yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat serta mengatur urusan hidup yang lebih baik (bersifat tersier atau ta?siniyyat). Oleh karena itu, di tengah kondisi praktik korupsi yang masih menggelayuti dan menghinggapi dinamika perjalanan bangsa Indonesia dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi dan ekonomi, teori dan asas pidana korupsi dalam hukum Islam dapat dijadikan kontribusi dan penguatan regulasi pemberantasan pidana korupsi di Indonesia yang masih lemah.