Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)

Hukum perwalian dalam pernikahan memiliki beberapa macam, ada wali nasab dan hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari kerabat dekat perempuan. Sementara wali hakim merupakan wali yang berasal dari pihak pemerintah, yang berfungsi sebagai pengganti wali perempuan apabila wali nasab tidak ada, atau dalam konteks sekarang biasanya diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Atas dasar itu, perwalian pernikahan dalam Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dan dekat, kemudian berganti kepada wali lain yang jauh, hingga pada wali hakim. Namun demikian, dalam konteks sekarang, tidak sedikit ditemukan kasus wali nasab digantikan dengan wali hakim. Dalam konteks masyarakat, ada pula disebabkan karena wali enggan untuk menikahkan anaknya tanpa ada alasan yang tidak dibenarkan (disebut juga dengan wali aḍal), atau tidak jarang pula kewenangan perwalian diserahkan kepada wali hakim karena alasan tertentu, misalnya merasa tidak berhak karena dipandang fasik, sehingga pihak KUA yang menikahkan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitin yang digunakan oleh penulis adalah analisis normatif.