Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Warung Kopi di Wilayah Banda Aceh)

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan hak setiap pekerja. Sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Warung kopi merupakan badan usaha yang
mempekerjakan tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan atau laba yang
merupakan tujuan dari perusahaan, akan tetapi pengusaha warung kopi di wilayah
Banda Aceh masih banyak yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada jaminan
sosial tenaga kerja. Dari permasalahan diatas maka yang menjadi permasalahan
adalah bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Sosial Tenaga Kerja
bagi pekerja warung kopi wilayah Banda Aceh, apakah yang menjadi faktor
penghambat pelaksanaan penyelengaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada
pengusaha warung kopi, bagaimana sanksi terhadap pengusaha warung kopi yang
tidak mendaftarkan pekerjanya ke progam jaminan sosial tenaga kerja