Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja)

Keberadaan penyandang disabilitas kurang diperhatikan dikalangan pemerintah, dimana mereka kerap diabaikan dari berbagai segi misalnya fasilitas umum, padahal mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas umum, sepertihalnya halte bus trans yang menyediakan ramp untuk penyandang disabilitas, akan tetapi para kaum difabel tidak bisa menggunakannya secara maksimal. Dari penjelasan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah tanggapan masyarakat penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas halte bus trans koetaradja di Provinsi Aceh dan sejauh mana peran Pemerintah Aceh dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas ditinjau menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bus Trans Koetaradja. Ada pun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan dan Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara membaca buku, artikel, surat kabar dan bahan bacaan lainnya. Peran Pemerintah dalam pemunuhan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yaitu dengan membuat 26 halte bus yang difasilitasi ramp untuk kaum disabilitas meskipun masih tergolong sedikit karena jumlah total halte bus berjumlah 90 halte sehingga perlu ditambah lagi. Oleh sebab itu perlu diperhatikan kembali aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas agar bisa digunakan oleh kaum disabilitas, bukan hanya sebagai pajangan semata. Berdasarkan hasil penelitian para penyandang disabilitas mengeluh karena fasilitas disabilitas pada halte bus trans koetaradja tidak bisa dinaiki sendiri karena rampnya terlalu dan ramp tersebut sangat licin setelah diguyur hujan, para kaum difabel berharap agar halte bus tersebut direnovasi kembali.