Mekanisme Penetapan Harga Sawit Di Aceh Barat Dalam Perspektif Akad Jual Beli ( Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrikan Di Kecamatan Kaway VXI)

Mekanisme pasar memiliki peran penting dalam menggerakkan kegiatan transaksi, untuk itu pasar harus bersaing sempurna untuk mewujudkan harga yang adil. Dalam mekanisme harga sawit di Kecamatan Kaway XVI pihak petani harus mengikuti harga sawit yang ditetapkan oleh pihak agen. Petani dilematis dalam penjualan sawit kepada pabrik melalui agen. Pihak petani sebagai pelaku dasar atau produsen pokok dalam jalur distribusi sawit ini harus menghasilkan dalam jangka waktu lama. Sedangkan pihak agen hanya membutuhkan waktu sangat singkat yaitu 1 atau 2 hari untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perkebunan sawit. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana tingkat pendapatan yang diperoleh petani dan agen terhadap mekanisme harga sawit dan bagaimana pengaruh harga sawit pasar internasional terhadap mekanisme harga sawit di tingkat petani, agen dan pabrikkan dan praktek petani dan agen dalam perspektif akad jual beli. Skripsi ini menggunakan deskriptif, teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beli sawit yang ditetapkan pabrik Rp. 1.400/kg, setiap batang sawit mampu menghasilkan 1 tandan atau 2 tandan namun dalam 1 tandan terdapat 20/kg sawit, sehingga pendapatan bersih petani dari hasil sawit sebesar 3.000.000/ hektar untuk setiap kali panen. Sedangkan pandapatan agen rata-rata Rp.200/kg dari harga beli sawit petani di Kecamatan Kaway XVI. Lazimnya fluktuasi harga sawit dipengaruhi oleh mekanisme harga pasar sawit di pasar internasional. Pihak pengusaha sawit dan pihak pabrikkan menetapkan harga beli sawit petani selalu menyesuaikannya dengan harga sawit yang aktual di pasar internsional. Pihak PT KTS tidak menetapkan harga secara sepihak tetapi berdasarkan harga aktual yang di pasaran, sehingga dalam perspektif hukum Islam transaksi yang dilakukan oleh petani, agen dan pihak pabrikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam asas-asas transaksi yang mengharuskan dilakukan sesuai kerelaan masing-masing pihak, tanpa didasari oleh eksploitasi harga dan kedhaliman kepada para pihak.