Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Mengawasi Money Politic di Pemilu 2019 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

Panitia Pengawas Pemilihan adalah satu kesatuan hirarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Panwaslih hanya berada di Aceh, Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas panwaslih melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu. Salah satu pelanggaran pemilu adalah perbuatan Money Politik yang diatur dalam pasal 523 pada ayat (1) dan Ayat (2). Dalam prespektif hukum Islam sendiri Money Politics itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori Rishwah karena Money Politics secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau perbuatan sogok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam mengawasi Money Politic di pemilu 2019 dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam pengawasan Money Politics di Kecamatan Kebayakan. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai peran sebagai pengawas pemilu sedangkan dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sama dengan peran wilayah al -hisbah.