Penolakan Hakim terhadap Hak Ḥaḍānah Istri dalam Putusan No. 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna: Tinjauan dari Sisi Mashlahah

Hak pengasuhan atau ḥaḍānah secara normatif maupun yuridis diberikan kepada pihak ibu anak. Artinya, ibu menempati posisi pertama yang mempunyai hak atas pengasuhan anak-anaknya pasca perceraian. Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Nomor 0056/Pdt.G/2017/MS.Bna. Hakim tidak menerima gugatan hak ḥaḍānah istri. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dalam menolak hak ḥaḍānah istri, dan bagaimana pertimbangan hakim menolak hak ḥaḍānah istri dalam perkara putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms. Bna ditinjau dari sisi mashlahah? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis-normatif. Dalam putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna, hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak memutuskan apakah anak diberikan kepada pihak istri sebagai penggugat ataupun kepada suami sebagai tergugat. Hanya saja, karena anak berada di bawah penguasaan tergugat maka hal ini memberi hak ḥaḍānah tetap berada di bawah asuhan tergugat. Telah cukup bukti pihak ibu tidak memenuhi syarat mengasuh anak, sebab istri dapat mengganggu pertumbuhan anak, baik secara psikologi maupun kasih sayang. Putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menolak gugatan hadhanah istri telah sesuai pula dengan sisi mashlahah. Sebab, penolakan hakim tersebut memberi peluang bagi terjaganya kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Hal tersebut karena pihak istri selaku penggugat tidak memenuhi syarat mengasuh anak, yaitu tidak mampu mengasuh anak, juga terlihat dari jawaban dan bantahan dari pihak suami menolak gugatan hak ḥaḍānah istri.