Perlindungan Hak Milik terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak 'Aini

Yuni Fujiana, 121309872 (2020) Perlindungan Hak Milik terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak 'Aini. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.

[img]
Preview
Text (Perlindungan Hak Milik terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak 'Aini)
Perlindungan Hak Milik Terhadap Korban Penyitaan Aset Pedagang Kaki Lima Oleh Satpol PP Banda Aceh Menurut Konsep Hak ‘Aini.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (15MB) | Preview

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sektor informal perkotaan yang belum
terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengherankan
apabila para PKL di kota manapun selalu menjadi sasaran utama Pemerintah
kota untuk ditertibkan. Pemda melalui Satpol PP berusaha menegakkan perda
sehingga harus mengeksekusi berdasarkan penyitaan dan pembongkaran
terhadap aset dagang PKL. Penelitian ini mengkaji bagaimana dasar tindakan
Satpol PP dalam penyitaan aset dagang Pedagang Kaki Lima di kota Banda
Aceh, bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap pengrusakan hak milik
Pedagang Kaki Lima dalam penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP, dan
tinjauan konsep Hak ‘Aini terhadap penyitaan aset dagang Pedagang Kaki
Lima. Metode penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif dan jenis
penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisi. Pengumpulan data
dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi
perpustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tindakan yang dilakukan
Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban, pembongkaran, dan penyitaan
terhadap barang pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Qanun kota Banda Aceh. Hukum telah
mengatur untuk menjunjung tinggi hak milik orang lain dengan cara tidak boleh
merusak atau merampasnya. Hak ‘Aini bersifat permanen dan mengikuti
pemiliknya, sekalipun benda itu berada ditangan orang lain. Sedangkan aset
dagang PKL akan kembali kepada PKL dengan menandatangani perjanjian yang
telah di buat oleh Satpol PP, namun sebaliknya apabila PKL tidak
menandatangani perjanjian tersebut barang-barang dagangan mereka akan
dimusnahkan dan tidak akan dikembalikan lagi.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 330 Economics (Ilmu Ekonomi)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Yuni Fujiani 121309872
Date Deposited: 08 Sep 2020 09:37
Last Modified: 08 Sep 2020 09:37
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13819

Actions (login required)

View Item View Item
TOP