Tindakan Panwaslih Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2017 ( Studi Kasus Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya)

Menjelang Pilkada 2017 di Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, salah satu dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya diduga melakukan transaksi “politik uang” dengan masyarakat dan oknum mahasiswa. Para Calon Bupati Dan Wakil Bupati dan tim Sukses beserta Ketua Organisasi Aceh Jaya Hipelmaja (Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Jaya) memberikan sejumlah uang dalam bentuk cash kepada mahasiswa, sedangkan untuk masyarakat di desa gampong Blang berupa kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap politik uang dan untuk mengetahui apa tindakan Panwaslih terhadap pelanggaran tersebut. Metode yang peneliti gunakan ialah metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan atau melukiskan gambaran mengenai tindakan Panwaslih Terhadap “politik uang”. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari kalangan masyarakat dan oknum mahasiswa melalui organisasi mahasiswa. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, bahwa persepsi masyarakat dan mahasiswa terhadap Partai tertentu yang melakukan politik uang pada pilkada 2017 mereka menganggap politik uang itu bagi mereka sudah tidak asing lagi. Masyarakat menganggap politik uang itu menjadi “tradisi” di dalam masyarakat itu sendiri, masyarakat sekarang sangat bangga menjual hak suara mereka begitu murah kepada oknum bakal calon, bagi mereka misi dan visi dari bakal calon tidak perlu. Tindakan Paswaslih yaitu melakukan sosialisasi, dan mengundang untuk duduk dan membahas bersama tentang aturan yang sudah di tetapkan, apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran yang mencurigakan maka pihak panwaslih mengundang partai tersebut dan di verifikasi dulu dan menanyakan secara sangat jelas. Ketika ada jawaban dari partai tersebut maka pihak panwaslih langsung melengkapi saksi dan bukti. Panwaslih memberikan peringatan secara tertulis untuk pertama dan kedua kalinya di kasih peringatan, jika terulang lagi baru panwaslih melakukan tindakan yang sudah di atur dalam hukum yang berlaku saat ini.