Penggunaan Mobil Dinas untuk Kepentingan Pribadi dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Hukum Positif (Suatu Penelitian pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh)

Mobil Dinas adalah salah satu fasilitas milik instansi (perusahaan) yang dapat digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan instansi, perusahan dan sebagainya. Akan tetapi penggunaan mobil dinas banyak di salah gunakan oleh pihak pejabat. Misalnya digunakan untuk kepentingan pribadinya, mobil dinas digunakan diluar jam dinas, untuk mengantar anak ke sekolah, digunakan oleh keluarga, digunakan untuk ke tempat wisata dan lainnya yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui terkait bagaimana sistem operasional penggunaan mobil dinas pada Badan Penggelolaan Keungan Aceh, bagaimana konsekuensi terhadap pejabat yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh, dan bagaimana perspektif konsep milk al-daulah dan hukum positif tentang penggunaan mobil dinas untuk kepentigan pribadi pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem operasiolisasi penggunaan mobil dinas pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh, konsekuensi terhadap pejabat yang menggunakan mobil dinas diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh, serta bagaimana penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dalam perspektif milk al-daulah dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung kelapangan (field research) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasional penggunaan mobil pada Badan Penggelolaan Keuangan Aceh tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan dinas akan tetapi mobil dinas tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi diluar kedinasanan dan biaya operasional perawatan mobil dinas di tanggung oleh instansi yang menghabiskan biaya maximal 12 juta pertahun untuk satu kendaraan dinas yang menimbulkan kerugian negara, dan bagi setiap pejabat yang salah menggunakan mobil tersebut maka akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi yang berbentuk materil dan sanksi non materil atau kurungan penjara serta membayarkan denda.