Peran Aparatur Kepolisan Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh

Penanggulangan penyebaran berita palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 28 ayat 1 dan 2 . Banyaknya kasus berita palsu yang menyebar di kalangan masyarakat tentu saja meresahkan masyarakat, seperti kasus Jundi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah PKI. Dalam menanggulangi penyebaran berita palsu melalui media sosial, kepolisian mempunyai wewenang yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana prosedur penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparatur kepolisian untuk memberantas berita palsu, bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh dan bagaimana sanksi hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita Palsu di Polda Aceh. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan dengan penelitian secara empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak kekurangan dalam penanggulangan yang dilakukan aparatur kepolisian, prosedur yang dilakukan belum terealisasikan dengan baik, kemudian peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu juga belum sesuai dengan wewenang yang disebutkan dalam Undang-Undang, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh juga masih kurang efektif, sehingga pada saat proses penegakan hukum tersebut masih ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karna tidak mempunyai cukup bukti untuk di berikan sanksi pidana karena pihak kepolisian mempunyai banyak kekurangan dari berbagai segi baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi penegakan hukumnya.