Peran Aparatur Kepolisan Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh

Nurvariziah, 150106067 (2020) Peran Aparatur Kepolisan Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[img]
Preview
Text (Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporat Social Responsibility/CSR) Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus pada PT Kalista Alam Nagan Raya))
Nurvariziah, 150106067, FSH, IH, 082168608482.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7MB) | Preview

Abstract

Penanggulangan penyebaran berita palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 28 ayat 1 dan 2 . Banyaknya kasus berita palsu yang menyebar di kalangan masyarakat tentu saja meresahkan masyarakat, seperti kasus Jundi yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah PKI. Dalam menanggulangi penyebaran berita palsu melalui media sosial, kepolisian mempunyai wewenang yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana prosedur penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparatur kepolisian untuk memberantas berita palsu, bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh dan bagaimana sanksi hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita Palsu di Polda Aceh. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan dengan penelitian secara empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak kekurangan dalam penanggulangan yang dilakukan aparatur kepolisian, prosedur yang dilakukan belum terealisasikan dengan baik, kemudian peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu juga belum sesuai dengan wewenang yang disebutkan dalam Undang-Undang, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita palsu di wilayah hukum Polda Aceh juga masih kurang efektif, sehingga pada saat proses penegakan hukum tersebut masih ada sebagian kasus yang tidak bisa dijerat karna tidak mempunyai cukup bukti untuk di berikan sanksi pidana karena pihak kepolisian mempunyai banyak kekurangan dari berbagai segi baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi penegakan hukumnya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc.,M.A Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni, S.H.,M.H
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat) > 2X4.59 Aspek Hukum Pidana Islam Lainnya
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 303 Proses sosial > 303.4 Perubahan sosial > 303.48 PerkembanganSains dan Teknologi
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Nurvariziah Nurvariziah
Date Deposited: 22 Sep 2020 03:56
Last Modified: 22 Sep 2020 03:56
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14187

Actions (login required)

View Item View Item
TOP