Kebijakan Website Desa Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan Di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Pekembangan teknologi menuntut penyesuaian tata kelola pemerintahan, termasuk pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bab IX bagian ketiga pasal 86 tentang desa mengatur tersedianya website desa dalam mendukung pelayanan publik. Selain itu, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga mendukung adanya transparansi dalam pelayanan publik. Namun keberadaan website desa belum mendukung optimalisasi pembangunan desa. Maka penelitian ini ingin menjelaskan tentang; pertama, tentang bagaimana kebijakan webiste desa di Gampong Lampeudaya berpengaruh terhadap penyebaran informasi pembangunan. Kedua, apa peluang dan tantangan Pemerintah Gampong Lampeudaya dalam implementasi kebijakan website desa terhadap penyebaran informasi pembangunan. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi di Gampong Lampeudaya. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa hal, yaitu: pertama kebijakan penggunaan website desa ini masih memerlukan evaluasi yang lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memanfaatkan dan menggunakan website desa tersebut. Kedua, adanya peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Lampeudaya tersebut, seperti aparatur desa yang sudah mengetahui cara mengelola website desa, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam mengimplementasikan website desa yaitu tidak semua masyarakat mengerti tentang website desa tersebut. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah hadirnya website desa di Gampong Lampeudaya tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat dan masih adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Gampong Lampeudaya.