Peran dan Fungsi DPRA dalam Pembahasan RAPBA (Studi Kasus Tentang Keterlambatan Pengesahan APBA PadaTahun 2018)

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan lembaga perwakilan rakyat Aceh yang memiliki tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi anggaran DPRA berfungsi mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) setiap tahunnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2018 terjadi masalah dimana APBA terlambat disahkan, sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembangunan di Aceh. Peneliti ini mengkaji bagaimanakah peran dan fungsi DPRA dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Aceh. Kedua, mengapa terjadi keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam pembahasan APBA tahun 2018, DPRA sudah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan alur dan mekanisme yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, namun belum berjalan secara efektif karena adanya faktor koordinasi yang kurang baik di internal Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan hubungannya dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam penyusunan dokumen, sehingga DPRA tidak terlibat secara maksimal dalam sejumlah pengambilan keputusan penting daerah. Terjadinya keterlambatan pengesahan APBA 2018 disebabkan pihak DPRA tidak konsisten dalam menentukan jadwal persidangan dan rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 sehingga jadwal yang ditentukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga adanya pengaruh dari anggota DPRA yang meminta dana aspirasi yang sekarang disebut dengan pokok-pokok pikiran yang perlu dievaluasi kembali oleh pihak eksekutif dan TAPA, serta adanya ketidakjelasan hubungan antara program dan kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menyita waktu lama untuk dibahas.