Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Atas BPBD Kabupaten Aceh Besar

Nabila Agustina, 160106090 (2020) Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Atas BPBD Kabupaten Aceh Besar. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[img]
Preview
Text (Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Atas BPBD Kabupaten Aceh Besar)
Nabilla Agustina, 160106090, FSH, IH, 082175575153.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Permasalahan penelitian ini pada tahun 2019, pembakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Aceh Besar namun penanganannya belum maksimal. Keberadaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui BPBD Aceh Besar berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun pada tahun yang sama pembakaran tetap terjadi dibeberapa titik. Tujuan penelitian mencakup 3 (tiga) hal, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis aspek yuridis peran pemerintah kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan kebakaran hutan dan lahan menurut fiqh al-bi’ah terkait peran pemerintah kabupaten dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian inimenggunakan penelitian yuridis empiris, dimana peneliti menggali data primer sebagai bahan utama di samping data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan lapangan. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama,bahwa pertanggungjawaban pemerintah kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal dilakukan. Kedua, secara yuridis peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah baik dan tepat diatur. Aturan perundang-undangan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Ketiga,pandangan fiqh al-bi’ah bersumber pada Alquran surah ar-Rum ayat 41 dan ar-Araf ayat 56 mengenai lingkungan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A. Pembimbing II : Edy Yuhermansyah, S.H.I., L.LM.
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.5 Hukum Pidana Islam (Jinayat) > 2X4.59 Aspek Hukum Pidana Islam Lainnya
200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.1 Masyarakat Islam > 2X6.153 Lingkungan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Nabilla Agustina Nabilla
Date Deposited: 01 Oct 2020 03:28
Last Modified: 01 Oct 2020 03:28
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14373

Actions (login required)

View Item View Item
TOP