Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh

International Motivator Association of Indonesia (IMAS) telah mencatat terdapat 854 kasus HIV/AIDS yang terdata di Aceh di tahun 2004-2019. Kota Banda Aceh memiliki kontribusi tinggi dalam meningkatnya penderita HIV/AIDS. Maka dari itu, Pemerintah mempunyai peran dan posisi strategis untuk melakukan penanganan kasus HIV/AIDS. Selain itu, dibutuhkan juga keterlibatan stakeholder lain sehingga dapat berkolaborasi agar kebijakan dalam penanggulangan HIV/AIDS menjadi efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan strategi, proses kolaborasi, dan faktor pendukung serta penghambat dalam kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan mengenai penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Terdapat kelompok kerja dengan rincian kapasitas dan keahlian masing-masing untuk saling mendukung. Dinas Kesehatan sebagai leading sector dalam pembuat dan pelaksana kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah pendampingan, serta masyarakat sebagai pendukung kebijakan. Faktor pendukung collaborative governance dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah adanya Pokja yang baik; komitmen yang berkesinambungan; sarana dan prasarana yang meningkat; dan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Faktor penghambatnya yaitu KPA yang telah mengakhiri masa tugas; stigma negatif masyarakat yang tinggi; oknum yang tidak tulus dalam melayani; prostitusi terselubung; serta pasien yang tidak patuh dalam pengobatan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai stakeholder dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik tetapi belum bisa dikatakan efektif.