Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN

Sengekta Tata Usaha Negara terhadap perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA sengketa antara Wali Kota Banda Aceh.dengan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Karena banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan membuat masyarakat berpandangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang uselessdan masalah ini membuat pemerintah kehilangan wibawanya padahal seharusnya pengadilan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bukan sebaliknya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh terhadap perkara Nomor : 09/G/PTU-BNA dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan perkara Nomor :09/G/PTUN-BNA. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sulitnya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Negara, hal ini dibuktikan dengan Wali Kota Banda Aceh selaku yang kalah dalam pengadilan tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, padahal jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 apabila para pihak tidak menjalankan putusan akan dikenakan upaya paksa namun sampai saat ini mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum diatur didalam Peraturan Perundang undangan.