Analisis Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Tanah antara Rahin dan Murtahin dalam Perjanjian Gadai dalam Perspektif Akad Rahn (Studi terhadap Akta Notaris Nomor 96/W/IS/XI/Not/2018)

Transaksi akad Rahn/gadai adalah transaksi untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai bentuk jaminan atau tanggungan utang. Dalam perjanjian utang piutang, pihak rahin mengikatkan jaminan gadainya dalam bentuk Akta Notaris PPAT yang berwenang membuat kontrak perjanjian gadai. Perjanjian gadai tersebut biasanya hanya dilakukan pengikatan jaminan untuk memastikan rahin tidak melakukan wanprestasi atas piutang yang diberikan oleh pihak murtahin. Namun dalam perjanjian ini pihak rahin langsung menjanjikan pengalihan kepemilikan tanah kepada pihak murtahin apabila pihak rahin tidak mampu melunasi utangnya. Ketentuan pengalihan ini, secara subtansi tidak ditemukan dalam konsep fiqh muamalah, tetapi pihak rahin hanya menjaminkan tanah (marhun) sebagai jaminan hutang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana diktum perjanjian pengalihan kepemilikan tanah dalam akad rahn pada pihak pemberi pinjaman, bagaimana implementasi diktum perjanjian pengalihan kepemilikan tanah dalam akad gadai, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pengalihan tanah jaminan atas utang piutang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kepustakaan untuk data sekunder dan lainnya. Hasil dari penelitian ini perjanjian pengalihan kepemilikan tanah yang berlangsung dalam akad rahn tidak sah, karena pada dasarnya pihak rahin hanya menjaminkan tanah sebagai jaminan utang dan pengalihan kepemilikan tanah tersebut memiliki unsur ketidakseimbangan antara nilai utang dengan nilai tanah (marhun). Agar transaksi rahn tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, maka kesepakatan dalam pelunasan utang tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan pihak rahin boleh memberikan tanah (marhun) tersebut kepada pihak murtahin sebagai pelunasan utang, dan akan tetapi pihak murtahin harus menambah uang dari sisa utang tersebut senilai dengan harga tanah.