Eksistensi Agen dalam Penggunaan Mesin Pemotong Padi dan Konsenkuensinya dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar)

Muliana, 160102115 (2020) Eksistensi Agen dalam Penggunaan Mesin Pemotong Padi dan Konsenkuensinya dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[thumbnail of Eksistensi Agen dalam penggunaan Mesin pemotong Padi dan Konsenkuensinya dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu penelitian di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar)]
Preview
Text (Eksistensi Agen dalam penggunaan Mesin pemotong Padi dan Konsenkuensinya dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu penelitian di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar))
Muliana, 160102115, FSH, HES, 082368010723.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB) | Preview

Abstract

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak diantara pekerjaan manusia yang telah banyak menggunakan mesin, salah satunya adalah pada penggunaan mesin Pemotong padi di Kecamatan Indrapuri. Penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk kesepakatan antara agen dengan pemilik mesin, bagaimana penentuan biaya provisi oleh agen, dan bagaimana ketentuannya dalam perspektif akad samsarah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif, dan dengan pendekatannya secara normatif. Transaksi keperantaraan yang dilakukan oleh pihak perantara (simsar) dalam pengelolaan mesin pemotong padi di Kecamatan Indrapuri terbagi dalam 2 jenis bentuk transaksi, yaitu transaksi keperantaraan agen dengan pihak pemilik mesin dari Dinas Pertanian, yang terbentuk dalam kesepakatan sewa (ijarah). Kemudian juga bentuk keperantaraan pengelolaan mesin oleh agen dengan pemilik mesin swasta yang terbentuk dalam bentuk kesepakatan simsar (perantara). Dari hasil penelitian ini ditemukan keterangan bahwa dalam transaksi keperantaraan agen dengan pemilik mesin swasta tidak ditentukan batas waktu pengelolaan mesin oleh agen. Dengan tidak adanya ketentuan batas waktu yang jelas tersebut menyebabkan timbulnya unsur ketidakjelasan (gharar) yang diharamkan dalam transaksi keperantaraan muamalah, hal ini dikarenakan transaksi keperantaraan tersebut terbentuk dalam jenis keperantaraan pengelolaan mesin, bukan pada transaksi keperantaraan dalam jual beli (Bai al samsarah), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti menjelaskan bahwa transaksi keperantaraan harus dengan adanya batas waktu, kecuali pada transaksi akad ju’alah dan akad bai al samsarah, oleh sebab itu transaksi pengelolaan mesin/ peyewaan mesin harus adanya ketentuan batas waktu pengelolaan, agar transaksi tersebut terhindar dari unsur-unsur gharar.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL, Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.2 Mu'amalat > 2X4.245 Muzara'ah (Kerjasama Pertanian/Ikrar/Perwakilan)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Muliana Fauzi
Date Deposited: 10 Nov 2020 04:32
Last Modified: 10 Nov 2020 04:32
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14756

Actions (login required)

View Item
View Item