Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Zakat Padi Di Wilayah Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara)

Zakat dalam islam tidak hanya di lihat dari aspek ibadah namun juga merupakan salah satu sektor di bidang perekonomian ummat islam itu sendiri. Aturan membayar zakat telah di atur dalam islam dengan adil dan bijaksana, namun ada yang berbeda dengan Pembayaran zakat pertanian khususnya padi di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara yaitu dengan adanya aturan khusus terkait zakat padi di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara kepada petani yang tidak berdomisili di Gampong Matang Ben di berlakukan aturan membayar zakatnya 1/3 di Gampong Matang Ben dimana petani tersebut hanya becocok tanam tapi tidak tinggal di Gampong Matang Ben. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem dan praktik pembayaran zakat pertanian di Gampong Matang Ben Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, apa dasar hukum Gampong Matang Ben menerapkan zakat 1/3 kepada petani yang tidak berdomisili dan memiliki sawah di area Gampong Matang Ben, dan bagaimana hukum membayar zakat pertanian di wilayah tanah sawah itu berada dalam pandangan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah observasi ( pastisipant observation), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di temukan bahwa praktik pembayaran zakat padi di Gampong Matang Ben sesuai dengan ketentuan hukum islam dan para amil zakat Gampong menjemput langsung zakat padi saat setelah musim panen di sawah. Adapun alasan di berlakukan zakat 1/3 bagi petani yang tidak berdomisili di daerah Gampong Matang Ben adalah merujuk kepada pendapat imam mazhab, Hanafi, Syafi’i , Maliki, dan Hambali bahwa zakat itu harus di bayarkan dimana ia di dapatkan, boleh di bayar ke luar dengan dalih kekerabatan dan orang lain lebih membutuhkan. Sedangkan hukum membayar zakat itu sendiri wajib dan membayar zakat di mana harta itu di dapatkan adalah “Mubah” atau boleh menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali.