Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Lapangan Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Pada prinsipnya hanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat di jalankan. Putusan Pengadilan selalu bersifat memaksa (dwingend), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhinya dengan kesadaran sendiri, Pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan untuk mematuhinya. Faktanya, tidak semua putusan dilaksanakan oleh para pihak dan masih adanya putusan yang tidak terlaksana. Dengan permasalahan tersebut, pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak di Pengadilan Negeri Banda Aceh? dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak pada perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2014/PN BNA dan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN BNA? Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya, pada pemutusan hubungan kerja sepihak terdapat 2 perkara yang putusannya belum dilaksanakan oleh salah satu pihak yaitu perusahaan yang tidak membayar ganti rugi dan pekerja tidak ingin menerima ganti rugi sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Pada perkara pertama, upaya aanmaning, negoisasi dan sita eksekusi telah dilakukan namun putusan tetap tidak terlaksana. Perkara kedua para pekerja tidak mau dipekerjakan kembali dan menerima hak-hak mereka sesuai isi putusan. Kesimpulannya ialah putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila adanya permohonan pelaksanaan putusan oleh pihak yang menang maupun yang kalah kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan negoisasi antar para pihak yang ditengahi oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.