Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

Pegadaian Unit Pelayanan Darussalam merupakan salah satu pegadaian yang juga pernah melakukan lelang barang jaminan nasabah yang tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Pelaksanaan lelang barang barang gadai (marhun) pada pegadaian didasari pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian UPS Darussalam. Metode yang digunakan kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam mengenai masa jatuh tempo, penjualan marhun dan hasil penjualan marhun sudah sesuai dengan fatwa DSN, sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan marhun maka Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam belum sesuai dengan fatwa DSN. Dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihannya. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan marhun maka pihak rahin tidak wajib untuk membayar kekurangannya dikarenakan persoalan komunikasi dengan nasabah, dimana nasabah tidak bisa dihubungi lagi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya.