Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

PPNS Satpol PP dan WH merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran untuk menegakkan segala bentuk peraturan daerah baik itu Qanun, Perkab, Perwal, maupun Perkada. PPNS Satpol PP dan WH mempunyai tugas untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara ringan, perkara biasa maupun perkara berat. Peran Satpol PP dan WH sebagai PPNS diatur dalam Qanun Acara Jinayat sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya WH-PPNS mengacu kepada ketentuan tersebut, namun fakta di lapangan khususnya di Kota Sabang saat ini masih ditemukan fenomena-fenomena pelanggaran syari’at di kalangan masyarakat yang proses penyelesaiannya tidak sampai pada tahap proses penyelidikan dan penyidikan oleh WH-PPNS sehingga secara tidak langsung peran WH-PPNS sebagai lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Oleh karena itu, masalah yang didalami dalam penelitian ini adalah bagaimana peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggar hukum jinayat di Kota Sabang, apakah peran WH-PPNS sudah sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran WH-PPNS di Kota Sabang. Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan juga melibatkan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggar hukum jinayat di Kota Sabang tidak terlaksana secara efektif dikarenakan kebanyakan kasus diselesaikan melalui hukum adat, sehingga kewenangan WH-PPNS menjadi terbatas dan tidak maksimal, peran WH-PPNS sudah sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu dengan cara melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan sebagainya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung pelaksanaan peran WH-PPNS di Kota Sabang yaitu adanya kerjasama antara 3 lembaga penegak hukum dan juga dukungan yang penuh dari pihak masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang hanya beranggotakan satu orang PPNS, kurangnya anggaran operasional, tidak adanya alat-alat kelengkapan lainnya, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat.