Hambatan Penegakan Syariat Islam Terkait dengan Penggabungan Wilayatul Hisbah dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Suatu Penelitian di Kantor SATPOL PP dan WH Aceh)

Aceh sebagai daerah otonomi, diberi keistimewaan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, budaya dan adat istiadat. Keistmewaan Aceh terdapat pada aturan perundang-undangan yang berlandaskan syariat Islam, sehingga ketentuan agama Islam yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Aceh diformilkan menjadi peraturan daerah yang disebut dengan qanun. Untuk menjalankan syariat Islam di Aceh, pemerintah Aceh membentuk beberapa lembaga salah satunya yaitu Wilayatul Hisbah. Namun terdapat ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2006 yang menggabungkan Wilayatul Hisbah ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ketertiban umum, sedangkan Wilayatul Hisbah dalam hal ketertiban syariat. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam di Aceh, dan apa saja kendala dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam terkait penggabungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu metode penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran WH dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh adalah melakukan sosialisasi qanun Syariat Islam, pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, pembinaan kepada orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran dan perbantuan eksekusi. Hambatan penegakan Syariat Islam yaitu SDM petugas yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas, kurangnya pembinaan atau kegiatan untuk peningkatan kualitas petugas, dana dan fasilitas kerja yang masih minim, masyarakat yang kurang peduli dengan penerapan Syariat Islam, dan penggabungan WH ke dalam SATPOL PP.