Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)

Maraknya kasus pembajakan buku terhadap hak cipta merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak baik terhadap kondisi perekonomian pencipta maupun pemegang hak cipta. Terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari adanya kalangan pengusaha photo copy yang melakukan pelanggaran pembajakan buku adalah adanya kerugian hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, berdasarkan pasal 1 angka 23 UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dinyatakan bahwa “pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”. Namun yang menjadi tolak ukur dalam mengkaji permasalahan ini adalah persepsi dan perilaku pengusaha photo copy di Banda Aceh mengenai pembajakan buku yang merupakan peran dari Kanwil Kemenkumham Aceh untuk bisa menjalankan perannya dengan baik dalam mengantisipasi, memproses serta menangani hak yang menjadi pelanggaran hak cipta, yang akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi hukum dengan melakukan penelitian langsung kepada objeknya serta menelaah aturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Faktor meningkatnya pelanggaran pembajakan buku yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang merupakan salah satu peran penting dari Kanwil Kemenkumham Aceh, terhadap pelanggaran hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini UU hak cipta jelas melarang serta mengatur sanksi bagi pelanggar hak cipta, hanya saja regulasi ini belum mampu menjawab semua permasalahan yang ada di masyarakat. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa faktor meningkatnya pelanggaran pembajakan buku adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurang efektif dari peran Kanwil Kemenkumham Aceh itu sendiri. Maka pentingnya kesadaran dari masyarakat serta peran aktif dari Kanwil Kemenkumham Aceh dan regulasi hak cipta harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.