Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara)

Muhammad Nurfajri, 140105040 (2020) Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[img]
Preview
Text (Pelaksanaan Pemerintahan Adat Tingkat Mukim Dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Studi Kasus di Pemukiman Asahan, Kecamatan Kluet Utara))
Muhammad Nurfajri, 140105040, FSH, HTN, 085314377375.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan Adat Mukim di Kabupaten Aceh Selatan dituangkan dalam Qanun No 23 Th 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Banyak mendapatkan respon yang positif terkait pelaksanaan pemerintahan Mukim, karena daerah ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya yang dapat diselesaikan dengan hukum adat. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kinerja pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012 dan bagaimana pelaksanaan adat Mukim Asahan menurut Qanun Aceh selatatan No 23 Th 2012 serta apa kendala-kendala kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis empiris. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, kinerja pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012 masih tergolong kurang maksimal, dikarenakan pelaksaan adat mukim Asahan menurut Qanun Aceh selatan No 23 Th 2012 Relatif rendah karena faktor fasilitas yang kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan Mukim Asahan Kecamatan Kluet Utara Menurut Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman Imum Mukim terhadap Qanun Aceh Selatan No 23 Th 2012. Namun pasca adanya Qanun tersebut, lembaga mukim juga berwenang mengawasi pembangunan serta menyelesaikan perselisihan di masyarakat tingkat Mukim.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag. MH Pembimbing II : Amrullah, S.HI. LLM
Uncontrolled Keywords: Pemerintahan adat tingkat mukim, Pemerintahan Mukim.
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Muhammad Nurfajri
Date Deposited: 03 Dec 2020 03:41
Last Modified: 03 Dec 2020 03:41
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14987

Actions (login required)

View Item View Item
TOP