Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas ASN Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam

Permasalahan mengenai dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan oleh kalangan ASN (aparatur sipil negara). Dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) masih saja terjadi dan sering terjadi, apabila tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang yang menangani kasus tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk tindakan tidak netral ASN dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dapat diancam hukuman pidana dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) tentang pemilu Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data lapangan (field research), dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk tindakan tidak netral ASN yang dapat diancam dengan tindak pidana pemilu di Indonesia yaitu karena ASN ikut serta dalam pelaksanaan pemilu dan ASN melanggar undang-undang pemilu sanksinya berupa sanksi pidana. Tindakan aparat hukum terhadap tindakan tidak netral ASN dalam pemilu dengan menerapkan sanksi yang tegas dan menerapkan hukuman yang sesuai di dalam undang-undang. Menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) termasuk kedalam suap (riswah) karena adanya unsur kerjasama antara ASN dengan lembaga yang terkait untuk melakukan perbuatan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, azas ketidaknetralitasan ASN termasuk dalam perbuatan tidak adil karena ASN melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon dalam pelaksanaan pemilu dan perbuatan tersebut sangat dilarang oleh ajaran Islam hukumanya berupa hukuman ta’zir yang berasal dari penguasa hukuman yang belum diatur didalam nash atau hukum syara’