Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh (Menelaah Gampong, Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)

Dedi Surahman, 140105134 (2020) Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh (Menelaah Gampong, Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

[thumbnail of Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh (Menelaah Gampong, Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah)]
Preview
Text (Model Pemerintahan Gampong Percontohan di Aceh (Menelaah Gampong, Keunawat, Lut Tawar, Aceh Tengah))
Dedi Surahman, 140105134, FSH, HTN, 085277275064.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji model gampong percontohan yang diprogramkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh (DSI). Dimulai pada tahun 2007 dengan menghasilkan setidaknya 10 Gampong di 7 kabupaten/kota di Aceh, kemudian pada tahun 2017 Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah terpilih sebagai gampong percontohan. Program dari gampong syari’i untuk menciptakan suatu lingkungan yang taat dan aktif peduli menyemarakkan syiar dan dakwah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Program Gampong percontohan syariah ini terkesan belum mampu memberikan pengaruh kepada gampong-gampong lainnya. Permasalahannya ialah bagaimana Model Pemerintahan gampong percontohan dan apa wewenang lembaga-lembaga pada pemerintahan gampong percontohan di Gampong Keunawat. Penelitian ini dikaji dengan metode kualitatif. Data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil kajian penelitian bahwa model pemerintahan gampong percontohan di Aceh bervariatif menurut peraturan perundang-undangan. Gampong Keunawat Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah masih mengadopsi sistem dan model pemerintahan adat, di mana reje atau keuchik (Aceh) atau kepala desa berikut dengan perangkat adat seperti imem, petue, dan rayat secara bersama-sama melakukan fungsi serta tugas pemerintahan. Dua model fungsi pemerintahan yang diterapkan ada dua, yaitu fungsi musyawarah “syūrā” dan pengawasan “al-ḥisbah” serta tindakan nyata berupa “amr ma’rūf nahī munkar”. Wewenang lembaga penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Uncontrolled Keywords: Model Pemerintahan, Gampong Percontohan
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.2 Politik > 2X6.22 Sistem Pemerintahan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Dedi Surahman
Date Deposited: 07 Jan 2021 02:32
Last Modified: 07 Jan 2021 02:32
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15294

Actions (login required)

View Item
View Item