Perlindungan Hak Mitra Kerja pada Pengelolaan Kebun Kopi di Kec. Celala Aceh Tengah dalam Perspektif Akad Musāqāh (Studi Analisi tentang Pembatalan Sepihak Perjanjian Bagi Due Hasil)

Dalam masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dikenal dua sistem perjanjian kerjasama pengelolaan kebun yaitu bagi due hasil dan bagi due tanoh. Pada saat berlangsungnya pengelolaan kebun, ternyata sistem bagi due hasil menimbulkan masalah seperti pemutusan hubungan kerja sepihak pada saat proses pengelolaan sehingga pihak petani sangat dirugikan sebagai pihak pengelola. Dari subtansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Apakah faktor-faktor pihak pemilik kebun melakukan pembatalan perjanjian bagi due hasil secara sepihak sebelum masa panen, bagaimana pertanggungan resiko terhadap hak-hak pengelola kebun disebabkan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pemilik kebun di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana perspektif akad musaqah dalam pengelolaan kebun kopi pada perlindungan hak mitra kerja di kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif Analisis dan pendekatan Kualitatif. Dalam konsep Musāqāh, mengatur tentang tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk memutuskan sebelah pihak perjanjian Musāqāh tanpa persetujuan pihak pengelola kebun, artinya akad Musāqāh akan berakhir apabila pengelola sudah diakui sebagai pencuri yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian, jangka waktu yang disepakati telah habis, penggarap sakit, udzur dan meninggal dunia. Dengan kata lain, setelah akad Musāqāh terbentuk, salah satu pihak tidak bisa membatalkannya secara sepihak saja, akan tetapi pembatalan itu harus berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak tidak sesuai dengan akad Musāqāh dan bukan salah satu cara berakhirnya akad Musāqāh, tetapi pembatalan sepihak merupakan salah satu win-win solution dari masalah yang terjadi untuk bisa mendapatkan perlindungan hak mitra kerja secara adil dan transparan. Tetapi dalam pembatalan perjanjian secara sepihak mengakibatkan terjadinya wanprestasi.