Penerapan Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan Di Desa Panton Makmur Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya

Masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa seharusnya dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan yang baik, tetapi pada kenyataannya pengelolaan BUMDes di Desa Panton Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya belum secara optimal didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengelolaan BUMDes serta bagaimana penerapan prinsip- prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Panton Jaya di Desa Panton Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan informan yaitu pihak Kepala Desa Panton Makmur, kepala BABPEDA Aceh Jaya, Ketua BUMDes Panton Jaya, Sekretaris BUMDes Panton Jaya, serta Masyarakat Desa panton Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem pengelolaan kegiatan BUMDes di Desa Panton Makmur Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus BUMDes, dengan menerapkan : (1) Prinsip transparansi dilaksanakan dengan selalu menyampaikan berbagai informasi kepada anggota dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau keuangan dalam BUMDes secara jelas dan dapat diakses dengan mudah sehingga akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. (2) Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar serta mengelola usaha secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan anggota dan masyarakat. (3) Prinsip responsibilitas dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang￾undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha. (4) Prinsip independensi dilaksanakan dengan mengelola usaha secara independen dan menjaga koordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi dominasi usaha dan diintervensi oleh pihak lain. (5) Prinsip kewajaran dan kesetaraan dilaksanakan dengan melaksanakan pengelolaan secara wajar dan mengutamakan kesetaraan pada setiap anggota dan melaksanakan kegiatannya.