Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) hal Pembentukan Undang-Undang oleh DPR-RI dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PU-XV/2017 dan 66/PU-XV/2017)

Aceh merupakan daerah dengan status Istimewa dan Otonomi khusus, oleh karena itu untuk Aceh diberikan beberapa keistimewaan, contohnya adalah yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. Pasal menyebutkan bahwa Rencana Pembentukan Undang-Undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Aceh dilakukan dengan Konsultasi dan Pertimbangan DPRA. Namun pada Pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana pasal 557
UU tersebut mencabut ketentuan Pasal 56 dan 60 UU Pemerintahan Aceh, Pemerintah Pusat tidak melakukan konsultasi dan Pertimbangan seperti yang diperintahkan oleh Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tersebut. Yang menjadi Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah Bagaimana Penafsiran Konstitusional dari Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh dan Bagaimana metode yang digunkan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 61/PUU- XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017. Dalam Penelitian Penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan mekanisme studi Kepustakaan. Dalam Perpress Nomor 75 tahun 2008 sudah jelas dijelaskan mengenai maksud dari ketentun yang diatur oleh Pasal 8 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh, namun baik dalam UUPA maupun Perpress tersebut, tidak mengatur tentang konsekuensi Yuridis terhadap pelanggaran ketentuan UU tersebut, sehingga ketika Pemerintahan Pusat tidak mengindahkan norma yang telah diatur dalam pasal tersebut bisa saja UU itu masih bisa berlaku dan mengikat umum. Kecuali, jika adanya Judicial Review oleh Pemerintahan Aceh. Dalam Putusan 66/PUU- XV/2017, MK menggunakan metode Interpretasi Historis, Sosiologis serta Metode Teleologis.