Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi

Ami Restu, 150104001 (2020) Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi. Skripsi thesis, UIN Ar-arniry.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Tinjauan Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi)
Ami Restu, 150104001, FSH, HPI, 085296900862.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (16MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak terdakwa dalam peradilan in absentia tindak pidana korupsi dijalankan. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu cara yang dilakukan dan diterapkan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (in absentia). Peradilan in absentia diartikan sebagai proses mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh pengadilan, dan telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengamanatkan pemeriksaan secara langsung, lisan dan keberadaan terdakwa ini juga diposisiskan sebagai alat bukti yang sah melalui keterangan yang diberikan di muka sidang pengadilan, serta dalam pemeriksaan terdakwa juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Pertanyaan penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana hak-hak terdakwa dalam peradilan in absentia tindak pidana korupsi serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadapat hak-hak terdakwa tersebut. Maka untuk menjawab hal tersebut peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peradilan in absentia dikatakan mampu memulihkan aset negara dengan cepat, sehingga sangat efektif diterapkan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang sangat banyak merugikan aset negara. Kendati demikian, perihal hak-hak terdakwa dalam peradilan in absentia tindak pidana korupsi menuai kritikan mengenai tidak terjaminannya hak-hak terdakwa dalam peradilan in absentia tindak pidana korupsi ini.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Pidana Islam
Depositing User: Ami Restu Ami
Date Deposited: 01 Feb 2021 04:14
Last Modified: 01 Feb 2021 04:14
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15624

Actions (login required)

View Item View Item
TOP