Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh

Dalam UUD No 23 Tahun 2014 Pasal 148 ayat 1 bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu wewenang Satpol PP adalah menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Banda Aceh PKL mengganggu sebagian aktifitas umum terutama transportasi yang ada di kawasan keramaian seperti pasar dan jalan lalu lintas. Dengan demikian Satpol PP dan Wilatul Hisbah (WH) Banda Aceh di bidang penegak keamanan dan ketertiban umum harus mampu berperan dengan maksimal dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima. Yang menjadi rumusan masalah adalah: pertama, bagaimana tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Kedua, apa yang menjadi tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tantangan dan hambatan Satuan Polisi Paming Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas.