Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mereduksi Pengemis ditinjau dalam Konsep Al-harju

Maraknya masyarakat yang berasal dari kabupaten dan kota lain di Provinsi Aceh yang menjadikan profesi diri sebagai pengemis saat masuk ke wilayah Kota Banda Aceh menjadi permasalahan baru yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Mayoritas dari pengemis tersebut terdiri dari masyarakat yang layak untuk mengemis jika dilihat dari kondisi fisiknya dan juga dari kalangan masyarakat yang sengaja melakukan perbuatan tersebut di karenakan jumlah keuntungan yang relatif tinggi dari hasil pekerjaannya, meskipun mereka tidak layak melakukan perkerjaan tersebut. Fenomena tersebut menjadi hambatan baru bagi pemerintah Kota Banda Aceh ditengah gencarnya gebrakan mereka untuk menjadikan Kota Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal kelas internasional.Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bagaimana bentuk responsibilitas kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi jumlah pengemis yang masuk ke Banda Aceh, bagaimana sinergisitas antara pemerintah Kota Banda Aceh dengan pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengatasi urbanisasi pengemis dari Pidie ke Banda Aceh dan bagaimana tinjauan konsep al-hajru terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereduksi pengemis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan maqās}idī dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Wahbah az-Zuhaylī membenarkan praktik istimlāk sebagai upaya penolakan atas timbulnya kemudaratan berskala umum, dan juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, beliau juga menisbatkan praktik istimlāk kepada hak Allah karena urgensi dan kemerataan manfaat yang dihasilkannya, di mana setiap makhluk merasakan manfaat darinya tanpa terkecuali. Praktik istimlāk yang dilakukan pemerintah dalam perspektif maqās}id al-syarī‘ah dapat diterima dengan petimbangan praktik tersebut dilakukan atas dasar faktor h}ājiyyah yang naik menjadi d}arūriyyah. Kepentingan umum dalam istimlāk harus lebih diutamakan dari pada kepentingan khusus, sesuai dengan kaidah: “masalahat umum didahulukan dari maslahat khusus.“ Ini menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum harus diutamakan, karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi di dalam kemaslahatan khusus tidak terkandung di dalamnya kemaslahatan umum. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa istimlāk boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum. Jika tidak maka kembali ke syarat sah jual beli.