Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting pada Anak Balita Di Kabupaten Simeulue

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-29 bulan), diakibatkan karena kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan asupan gizi ibu selama kehamilan, pola asuh yang buruk, perekonomian keluarga, dan terjadinya penyakit infeksi pada anak. Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten yang tinggi angka stunting. Rinkesdas, persentase anak balita stunting di Kabupaten Simeulue pada tahun 2015 sebanyak 35,7%, kemudian tahun 2016 menurun 28,6% dan kembali naik pada tahun 2017 menjadi 35,7% sampai sekarang. Oleh karena itu dibuatnya Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 050/492 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Simeulue, bahwa Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai salah satu lokus stunting nasional dari 360 Kabupaten/Kota di Indonesia dan salah satu dari 10 kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Atas dasar Keputusan ini, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat Strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Tujuan penelitian ini mendeskrisikan bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan prevaliensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue dan bagaimana upaya Dinas Kesehatan dalam membangun kerjasama dengan para pihak penanggulangan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue masih terbatas pada penyelenggaraan edukasi dan kegiatan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) pada tenaga kerja kesehatan di tingkat kabupaten, kader posyandu dan puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue juga membentuk suatu kerja sama, yang dinamakan kerjasama lintas sektor yang saling berkoordinasi dengan beberapa dinas lainnya yang dinamakan dengan SEKBER (Sekretariat Bersama), yang melibatkan Bappeda, Dinas Pembangunan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan dan beberapa Dinas terkait lainnya dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Simeulue. Adapun kendala yang menjadi sebab tidak dapat terselenggarakannya seluruh strategi Dinkes dalam penanggulangan stunting yaitu terbatasnya sumber pendanaan. dan juga pada pendataan bayi dan balita dari tenaga gizi yang masih minim. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas posyandu seperti alat ukur dan alat timbang badan (dacing) yang belum tersedia sepenuhnya pada setiap posyandu.