Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dalam Penyediaan Biaya Operasional Transportasi Publik Bus Trans Koetaradja

Bus Trans Koetaradja diharapkan dapat menjadi bus publik yang diminati oleh seluruh masyarakat dengan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.Bus Trans Koetaradja hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.Tujuan utamanya ialah mengurangi kemacetan di jalan raya. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Aceh adalah yang bertanggung jawab melaksanakan pengoperasian bus Trans Koetaradja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan dinas perhubungan provinsi Aceh dalam penyediaan biaya operasional transportasi publik bus Trans Koetaradja serta mekanisme pembiayaan operasional bus Trans Koetaradja. Penelitian ini menggunakan metodeKualitatif dengan pendekatan deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa:(1) Kebijakan penyediaan bus Trans Koetaradja dapat berjalan sesuai dengan proses kebijakan yaitu dengan adanya formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan sangat berpontensi besar untuk mendapatkan respon yang maksimal dari sebuah kebijakan tersebut. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat kebijakan ialah mulai dari menentukan tempat halte-halte, jumlah koridor, penentuan jadwal serta menentukan standar kualifikasi pramudi dan pramugara bus Trans Koetaradja, (2) Mekanisme pembiayaan operasional pada bus Trans Koetaradja juga melibatkan DPR dan Bappeda yang mengesahkan usulan rancangan dari Dinas Perhubungan Aceh, untuk anggarannya sepenuhnya dari APBA. Sementara itu, pembiayaan dari BOK sedang ditangguhkan karena tarif penumpang masih terhitung gratis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengoperasian pada bus Trans Koetaradja sudah berjalan sesuai dengan proses kebijakan. Namun pada pelaksanaaan jam tiba bus Trans Koetaradja belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan. Hal ini salah satunya alasan masyarakat hingga saat ini masih memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan publik.