Penggunaan Hak Interpelasi DPRA terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh di Era Pandemi

Dia Ulhaq, 160801004 (2021) Penggunaan Hak Interpelasi DPRA terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh di Era Pandemi. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of tentang]
Preview
Text (tentang)
Dia Ulhaq, 160801004, FISIP, IP, 081361271394.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (8MB) | Preview

Abstract

Dalam sidang paripurna yang diagendakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada 10 september 2020, telah memutuskan menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Pemerintah (Plt Gubernur Aceh). Adapun komposisi fraksi yang meneyujui ada 6 fraksi yaitu Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Nanggroe Aceh, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sosial , Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Golongan Karya. Dari jumlah 6 fraksi partai diatas ada 59 orang anggota DPRA yang telah menyetujui dan sisa 22 orang anggota yang tidak menyetujui, dan jumlah total semua anggota DPRA yaitu 81 anggota. Sementara tujuan penelitian yang digunakan adalah Untuk mengetahui mengapa DPRA menggunakan hak ninterpelasi terhadap kebijakan Pemerintah Aceh serta Mengapa DPRA tidak melanjutkan hak interpelasi terhadap kebijakan pemerintah Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriftif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Proses pengajuan Hak interpelasi terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh, 15 anggota DPRA yang menjadi inisiator telah menyerahkan namanya kepada pimpinan DPR Aceh. Pada rapat sidang paripurna pertama Hak Interpelasi, 56 anggota DPR Aceh menyetujui untuk menggunakan Hak Interpelasi terhadap Plt Gubernur. Dalam proses berjalannya Hak interpelasi ata yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai alasan, misalkan yang setuju mereka mengatakan sudah saatnya DPR Aceh menggunakan Hak Interpelasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat dan berdampak luas. Ada sebagian dari anggota DPR aceh yang tidak setuju mengatakan kami mendukung terhadap kebijakan Pemerintah Aceh yang pro rakyat, Tujuan dari DPR aceh menggunakan Hak Interpelasinya terhadap Kebijakan Pemerintah Aceh ialah hendak mengetahui implementasi kebijakan yang berdampak tidak baik untuk masyarakat luas.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Politik
Depositing User: Dia ulhaq Dia
Date Deposited: 17 Feb 2021 01:57
Last Modified: 17 Feb 2021 01:57
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15985

Actions (login required)

View Item
View Item