Mekanisme Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kota Banda Aceh

Perkembangan IPTEK menyebabkan arus globalisasi menjadi tak terbendung, termasuk perubahan sistem ketenakerjaan di seluruh dunia. Salah satu dampaknya adalah kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah administratif Indonesia. Provinsi Aceh, sebagai propinsi paling barat Indonesia, terletak di persilangan jalur perdagangan dunia, sehingga wilayah lautnya mudah diakses dan rawan akan keberadaan TKA ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan administratif terhadap izin tinggal TKA dan pemetaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Banda Aceh. Wilayah kerja kantor imigrasi ini terdiri dari empat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Namun yang menjadi fokus penelitian ini hanya wilayah kerja Kota Banda Aceh saja. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif terhadap izin tinggal sudah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, dengan cara memeriksa kelengkapan berkas para TKA. Sebelum proses ini dilakukan, berkas status TKA sudah lebih dulu diselesaikan legalisasinya di Kementrian Ketenagakerjaan, Selanjutnya, berkenaan dengan pemetaan TKA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah melakukan pemetaan dan klasifikasi berdasarkan status izin tinggal pada peta wilayah WNA (Warga Negara Asing) termasuk TKA (Tenaga Kerja Asing). Berdasarkan analisis mengenai mekanisme pengawasan terhadap izin tinggal TKA, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh sudah melaksanakan proses pengawasan izin tinggal TKA dengan baik. Namun bentuk pengawasan dan pemetaan hanya dilakukan terhadap TKA yang sudah memiliki berkas izin tinggal formal. Kondisi ini masih membuka ruang untuk keberadaan TKA ilegal. Pemerintah Aceh perlu berkoordinasi dengan lintas-pemangku kepentingan, sehingga kondisi ini bisa segera mendapat perhatian dan perbaikan.