Efektivitas Qanun Pemerintah Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Datu Beru Takengon

Melga Pani Lestari, 160802142 (2021) Efektivitas Qanun Pemerintah Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Datu Beru Takengon. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.

[img]
Preview
Text (Efektivitas Qanun Pemerintah Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Datu Beru Takengon)
Melga Pani Lestari, 160802142, FISIP, IAN, 081315184017.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview

Abstract

Sebagai wujud kepedulian Kabupaten Aceh Tengah terhadap kesehatan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membuat satu Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok. Qanun tersebut hanya berlaku pada tempattempat umum baik terbuka maupun tertutup yang telah ditentukan pada Pasal 4 ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Termasuk di RSUD Datu Beru Takengon sebagai kawasan tanpa rokok. Dalam Qanun ini telah diatur sanksi pidana kurungan atau denda yang diharapkan agar mampu membuat para perokok aktif jera untuk melanggar. Namun fakta yang terjadi sekarang di RSUD Datu Beru Takengon masih banyak pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Qanun Nomor 10 Tahun 2013 Pemerintah Aceh Tengah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Datu Beru Takengon dan Untuk mengetahui kendala pemerintah Aceh Tengah dalam penerapan kawasan tanpa rokok di RSUD Datu Beru. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Qanun Pemerintah Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang KTR di RSUD Datu Beru Takengon dapat dikatakan efektif dengan menggunakan 3 indikator yaitu ketepatan sasaran kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan pemantauan kebijakan begitu pula sesuai dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Datu Beru Takengon, akan tetapi masih ada ditemui kendala dalam pelaksanaan qanun tersebut seperti tidak diberlakukannya sanksi hukum, kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dan tidak ada SOP yang berkaitan khusus tentang KTR sendiri, namun hanya merujuk pada Surat Keputusan direktur RSUD Datu Beru Takengon.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Melga Pani Lestari Melga
Date Deposited: 19 Feb 2021 03:04
Last Modified: 19 Feb 2021 03:04
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16009

Actions (login required)

View Item View Item
TOP